SUARAKALA.id, Batam– Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Batam Al, Kamis (6/8/2020) sore, menumpangi kendaraan tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Kepri.

Pria paruh baya yang mengenakan rompi tahanan warna merah nomor 15 dalaman kemaja putih lengan panjang itu akan dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) di Tanjungpinang, Kepri.

Lewat Pelabuhan Domestik, Punggur, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Al nantinya dikawal sejumlah petugas sampai ke Tanjungpinang, Kepri.

Sebelum naik minibus plat merah bercat hijau itu, ramai wartawan yang meliput. Ada yang mengabadikan momen gambar saat Al keluar dari ruang Tindak Pidana Khusus.

“Pak A***l….Pak A***l….minta komentarnya dikit Pak,” ucap salah satu pewarta menayakan kasus yang telah disangkakan kepadanya. Al hanya diam membatu sambil menutupi tangannya yang diborgol dengan map warna coklat.

Petugas mengawal Sekwan DPRD Kota Batam menuju mobil tahanan Kejari Batam. FOTO/ suarakala.id

Kajari Batam Dedie Tri Hariyadi menyebut, hari ini menetapkan status Al sebagai tersangka dugaan korupsi penyelewengan dana konsumsi Pimpinan DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2017-2019.

Selain ditetapkannya tersangka, hari itu juga ia ditahan kejaksaan selama 20 hari ke depan. “Kita langsung tahan. Untuk menghindari tersangka menghilangkan barang bukti,” kata Dedie saat konfrensi pers.

Terkait kasus yang disangkakan, berawal ada temuan perbuatan melawan hukum tindak korupsi yang dilakukan Al dari tahun 2017 hingga tahun 2019 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2.160 miliar.

“Termasuk pengelolaan anggaran untuk coffee morning, yang faktanya tidak pernah dilakukan selama tahun 2017 hingga 2019,” tegasnya.

Dalam proses penyidikan, ditemukan belanja konsumsi tahun 2017, 2018, 2019 diduga dilakukan tidak sesuai prosedur dan adanya pemecahan anggaran dengan skema penunjukan langsung (PL).

Pihaknya akan melakukan percepatan berkas, agar perkara korupsi ini segera bergulir di Pengadilan Tipikor, Tanjungpinang, Kepri. “Dua minggu pemberkasan sudah siap,” timpalnya.

Untuk saksi lain yang diperiksa, sudah mengembalikan uang negara sebesar Rp 160 juta. “Karena kuncinya (korupsi) mengembalikan uang negara. Kalau perlu kita miskinkan,” katanya.

Dedie memastikan, kasus korupsi ini bukan hanya pelaku tunggal. “Namanya aja korupsi, bukan maling ayam. Ibarat film ini belum selesai. Tunggu saja,” tutup Dedie yang akan dipromosikan menjadi Kepala Subdirektorat Pemantauan di Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, sambil pamit kepada rekan media.

Khairul Akbar, Kuasa Hukum tersangka belum bisa berkomentar banyak. “Setelah penahanan nanti akan ada komunikasi lebih lanjut dengan klien kita,” kata Khairul Akbar sambil menyebut Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang disangkakan kepada kliennya. “Lebih jelasnya di pengadilan nanti,” ucapnya.

Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi pejabat yang ada di Kota Batam.

Penulis: Iko

Author

Write A Comment